Diterjang Banjir, Jembatan Tepal Putus

Sumbawa Besar, SE.
Akses jalan ke Desa Tepal, Kecamatan Batu Lanteh terputus akibat diterjang banjir bandang minggu lalu. Hingga saat ini, pemerintah kesulitan menyalurkan bantuan logistik ke desa terpencil yang dihuni lebih dari seribu penduduk itu. “Transportasi hanya dapat dilakukan dengan jalan kaki sejauh 27 kilometer dari Desa Batu Dulang ke Tepal,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Afifi yang berkunjung ke lokasi, Selasa (20/3).
Selain itu ada sekitar 22 titik longsor dan 4 pohon kayu besar yang tumbang di sepanjang jalan menuju Desa Tepal. Menurut Jeff, sapaan akrab Jamaluddin Afifi,yang urgen dibutuhkan oleh warga Tepal saat ini adalah kesulitan mendapatkan air bersih. Sumber air bersih yang dibangun melalui program weslic telah hanyut disapu banjir minggu lau.
Demikian pula listrik putus total. Pusat Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Desa Tepal tidak dapat difungsikan lagi, sebab bendungnya jebol dihantam banjir. “Karena bendungnya sudah jebol, sehingga turbinnya tidak bisa berputar dan listrik pun mati total di Desa Tepal,” ujar Jeff.
Jeff berharap kepada PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) agar dapat memberikan bantuan dengan segera guna menanggulangi bencana alam yang dihadapi warga Tepal.
Terutama masalah air minum dan bahan makanan, sebab untuk datang membeli beras keSumbawamereka sangat kesulitan karena transportasi terputus. Kemarin, tambah Jeff, masyarakat setempat sudah bergotong-royong menyambung akses jalan, namun hanya dapat untuk sekedar dilewati oleh sepeda motor. “Kalau newmont berkeinginan membantu warga Tepal, maka bisa mengontak kepala desa setempat untuk datang ke Kantor Perwakilan PTNNT di Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar,” saran Jeff yang dicatat oleh perwakilan Govrel PTNNT, Muhammad Irfan di Sekretariat DPRD KabupatenSumbawa, Rabu (21/3).
Pertanyaannya, lanjut Jeff, bagaimana caranya menyalurkan bantuan pada ribuan warga Tepal sementara akses jalan terputus.
Harapan lainnya kepada manajemen PTNNT,  yakni diminta supaya segera menuntaskan pembangunan insfrastruktiur jalan Batu Dulang – Tepal – Batu Rotok yang menggunakan dana CSR Newmont. Menurut Jeff, hingga kini pelaksanaan pembangunan ruas jalan itu baru mencapai 45 persen. Dari informasi yang diperoleh, sisa pekerjaannya akan dilaksanakan sehabis musim hujan.
Dia berharap PTNNT supaya segera memerintahkan rekanan untuk memulai bekerja, sebab transportasi ke desa setempat sangat dibutuhkan warga. Dari hasil konfirmasi  dengan rekanan yang bernama Usman, kata Jeff, uang yang ditransfer oleh PTNNT belum sampai ke rekeningnya sehingga pekerjaan menjadi terhenti. (DD)

Aktivitas Kegempaan Gunung Tambora Masih Berstatus Waspada

Mataram, SE
Aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Tambora masih berlangsung meskipun tidak berbahaya sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masih memberlakukan status waspada.
“Masih berstatus waspada, belum ada penetapan status normal karena menurut versi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, masih ada aktivitas kegempaan,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Eko Bambang Sutedjo, di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, aktivitas kegempaan vulkanik Gunung Api Tambora ditingkatkan statusnya dari Normal menjadi waspada, pada 30 Agustus 2011.
Pada 5 September 2011, teramati adanya hembusan asap kawah berwarna putih tipis setinggi 10 meter dari bibir kawah, sehingga tiga hari kemudian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Gunung Api Tambora bersatus Siaga Level III.
Penetapan status Siaga Level III itu didasarkan pada hasil pengamatan visual dan catatan aktivitas kegempaan Gunung Api Tambora, yang menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan vulkanik yakni berkisar antara 5-15 kali, gempa vulkanik dangkal 1-7 kali, gempa tektonik lokal 1-4 kali, gempa tektonik jauh 2-13 kali.
Gempa “low frekuensi” juga masih berkisar 1-6 kali disertai gerakan tremor dengan amplitudo antara 0,5-9 milimeter tiap harinya.    
Peningkatan yang signifikan terutama gempa vulkanik dalam, terekam 32 kali kejadian hanya dalam rentang waktu enam jam, dan vulkanik dangkal yang dikhawatirkan akan memicu peningkatan aktivitas vulkanik yang lebih besar.
Namun, tiga hari kemudian terjadi penurunan aktivitas kegempaan vulkanik dan terus berkurang hingga gempa vulkanik dalam terekam tidak lebih dari lima kali dalam sehari.
Setelah beberapa pekan pengamatan, status Siaga pada Level III itu diturunkan menjadi Waspada yang masih berlaku hingga kini.
Kendati demikian, kata Eko, warga yang bermukim di sekitar Gunung Api Tambora, harus tetap waspada namun tidak termakan isu menyesatkan yang dikait-kaitkan dengan peristiwa di masa lalu.
Gunung Api Tambora tercatat dalam sejarah letusan paroksimal pada tahun 1815, yang menyebabkan terkuburnya tiga kerajaan yakni Kerajaan Pekat, Tambora dan Sanggar, dan menelan korban jiwa sekitar 92 ribu orang.
Gunung Api Tambora bertipe A karena masih menunjukkan aktivitas sesudah tahun 1600, yang terletak di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, Provinsi NTB, dan memiliki tinggi 2.815 meter dari permukaan laut. (Antara)

Korban Kebakaran Harap Uluran Pemda KSB

Sumbawa Barat, SE.
Jamaluddin (43) warga RT 02 RW 08 lingkungan kemutar telu Kelurahan Menala korban kebakaran meminta pemeirntah Sumbawa Barat memberikan bantuan sosial berupa perbaikan sebagian puing rumah miliknya yang dilalp si jago merah, 11 Desember 2009 silam.
Kondisi Jamaluddin saat ini terlihat memprihatinkan. Ia terpaksa tinggal di sisa-sisa puing rumahnya menyusul kondisi keuangan keluarganya yang tak kunjung membaik.
 “Kebakaran yang menimpa kami sebenarnya sudah didata. Bantuan sudah datang dari masyarakat. Namun belum menerima bantuan apapun dari pemerintah,” katanya, ketika dikunjungi Koran ini, Rabu petang.
Jamaluddin adalah wiraswasta. Sejak dilanda musibah kebakaran itu 2009 ia berusaha bertahan denan kondisi seadanya. Ia bahkan sempat berusaha membangun kembali rumahnya, namun belum begtu layak.
Rumahnya terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Bangunan Rumahnya rusak parah karena sebagaian besar bangunan habis dilalp api.
Sebelumnya, kepala bidang pemberdayaan masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), M. Amin, mengemukakan, tahun ini pemerintah Sumbawa Barat menerima bantuan bedah rumah bagi sedikitnya 3883 rumah dari kementerian perumahan rakyat (Kemenpera). Selian dari Kemenpera, dana bedah rumah itu juga dilaksankan dengan dana shering dengan Newmont.
 “Program bedah rumah bisa sudah tidak ada lagi. Semuanya, kita konsentrasikan dengan program bedah rumah Kemenpera. Prosesnya sama melalui PBRT. Nanti, setiap bantuan aka diferfikasi berdasarkan kelayakan dan hasil musyawarah RT. Jika ada usulan bantuan perumahan, diajukan saja melalui musyawarah RT, pemerintah nanati akan turunkan tim,” demikian, M.Amin menjawab keluhan warga.(Ndy)

Kapolres KSB : Internal Polri Harus Bebas Narkoba

Sumbawa Barat, SE.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Muh Suryo Saputro, di Taliwang, Rabu, mengemukakan internal Polri harus bebas dari pemakai dan peredaran Narkoba sebelum melakukan langkah pemberantasan diluar.
Menjawab maraknya peredaran dan  penggunaan Narkoba oknum perwira dan anggota Kepolisian, Muh Suryo mengaku prihatin dan bertekat melakukan perbaikan citra justru dari internalnya sendiri.
 “Dulu berdasarkan catatan kami, seorang anggota kami pernah terlibat kasus Narkoba. Itu sudah kami proses hukum dengan menjalani persidangan bahkan telah menjadi terpidana,” katanya, optimis jika dengan pembinaan yang tepat, citra Polri akan kembali bebas dari predikat buruk pengguna Narkoba.
Sejauh ini kasus Narkoba di Sumbawa Barat tidak tinggi, namun tiap tahun peredarannya masih saja ada. Makanya, selain butuh peran Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) untuk mencegah peredaran Narkoba, kepolisian juga butuh bantuan masyarakat.
Anggota Polri yang terlibat kasus Narkoba, kata Kapolres, tidak hanya dijerat dengan pasal undang-undang Narkotika namun juga menjalani sidang disiplin dan kode etik. Bahkan, beberapa anggota Polri di lingkup Polda NTB telah diberhentikan secara tidak hormat.
Menjawab harapan publik agar Polri melakukan tes urine (air seni) terharadap anggotanya, Kapolres mengaku sangat mendorong itu. Hanya saja, peralatan untuk tes ini terbilang sangat mahal. Untuk mengetahui hasilnya saja, kepolisian harus melakukan uji  labalotorium terlebih dahulu.
 “Apapun upaya pembersihan internal akan kami lakukan. Saat ini BNK dan Kepolisian masih sebatas melakukan sosialisasi dan himbauan,” demikian, Kapolres.
Predikat buruk  internal Polri mulai merebak akhir-akhir ini. Sorotan publik terus saja menghantam sejumlah Perwira kepolisian yang dilaporkan media terlibat Narkoba. Berdasarkan catatan media, pertengahan tahun 2011 lalu, kasus Narkoba juga pernah membelit seorang anggota Polri di Polres Sumbawa Besar.(Ndy)

Polisi Sulit Usut Rekening ‘Gendut’ Oknum PNS KSB

Sumbawa Barat, SE-Kepolisian Sumbawa Barat mengaku kesulitan untuk mengusut rekening Gendut milik oknum Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah setempat meski secara kasat mata, limpahan kekayaan beberapa oknum PNS mudah terlihat.

        Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Muh Suryo Saputro di Taliwang, Kamis pekan lalu mengatakan, setiap PNS wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki selama kurun waktu tertentu kepada negara. Laporan itu biasanya dikoordinir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

         “ Polisi bisa menyelidiki aliran dana atau rekening milik pejabat atau PNS. Itu  dilakukan jika indikasi mulanya kuat. Untuk mengusut itu, Polisi perlu menempuh beberapa prosedur, seperti meminta ijin Bank Indonesia (BI) serta  jika ada laporan rekening mencurigakan oleh lembaga resmi, “ katanya, kepada Pers, dikantornya.

       Sebagaimana diketahui, setiap PNS atau pejabat pemerinta diwajibkan melaporkan jumlah harta kekayaan kepada lembaga resmi yang mengkoordinir itu, tujuannya agar mudah dilakukan pengawasan dan analisis keuangan.

       Kepolisian mengaku, temuan rekening atau kekayaan yang mencurigakan bisa diteliti dari laporan tertulis pejabat atau PNS bersangkutan. Biasanya, kalau KPK memiliki sistem tersendiri untuk melacak  dan menganalisis kekayaan pejabat tadi.

      Kepolisian setempat mengatakan, menerima pengaduan atau laporan rekening mencurigakan oknum PNS  atau tindak pidana pencucian uang lainnya. Sementara itu Informasi yang dihimpun media dari berbagai sumber menyebutkan, indikasi adanya rekening mencurigakan oknum PNS di Sumbawa Barat tengah diselidiki. Dugaan itu teridentifikasi di beberapa SKPD, hanya saja perlu pengusutan lebih lanjut.

        Sebelumnya, tim KPK beberapa kali dilaporkan telah turun ke Sumbawa Barat. Kali ini, komisi anti korupsi itu membidik dugaan penyimpangan alokasi anggaran kerjasama daerah di Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

         “ Ya pak, memang beberapa waktu lalu mereka (KPK) mendatangi saya mengkalirifikasi beberapa hal terkait kerjasama pemerintah dengan PT Karya Sari Cipta Utama (KSCU), perusahaan jaringan air bersih. Mereka juga menanyakan soal beberapa dokumen. Saya sudah jawab sesuai kewenangan saya,” kata, Direkrut PDAM setempat, Bambang, diruang kerjanya, pekan lalu.

Menilik Nasip Pencari Kerja Putra Lokal Sumbawa Barat Tak Rela Harus Mati di Negeri Sendiri

Sumbawa Barat, SE-Mungkin tidak sedikit putra lokal Sumbawa Barat memiliki folosofi  hidup ‘Pariri Lema bariri’. Lambang semangat, perjuangan dan kerja keras. Apalagi Sumbawa Barat daerah yang menjanjikan sejuta impian, potensinya besar, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tentu saja tidak kalah dengan daerah lain.

       Mengutip kata Bupati, KH. Zulkifli Muhadli, Sumbawa Barat ini Ibarat  ‘Gadis Cantik’. Tak heran, pesonanya menarik perhatian banyak orang untuk datang dan mencari keberuntungan. 

        Sejak mulai beroperasi awal tahun 2000 silam, PT Newmont Nusa Tenggara praktis menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia usaha dan industri, tak terkecuali para pencari kerja. Perusahaan tambang itu saat ini masih menjadi satu-satunya sasaran pencari kerja. Itu terbukti ketika proses rekrutmen tenaga kerja Newmont dibuka akhir tahun 2011 silam. Tak kurang ada lebih dari 5000 pelamar berduyun-duyun, mencoba peruntungan.

       Pelamar tak hanya datang dari putra lokal setempat namun juga banyak dari luar daerah. Dunia kerja tentu sayarat dengan persaingan, jika ada keterampilan maka  tak perlu bersusah susah.

        Taifuqqurahman (32) mungkin satu dari sekian banyak putra kelahiran Sumbawa Barat yang ikut mengadu nasip untuk menjadi karyawan Newmont dan subkontraktornya.

         Lahir dari keluarga sederhana, Opik sapaan akrbanya kini harus bergulat dengan kerasnya Kecamatan maluk (lingkar tambang) untuk bersaing mencari kesempatan kerja dengan warga pendatang lainnya. Maluk adalah Kecamatan yang mayoritas penduduknya pendatang.

          Opik tinggal di Desa Pasir Putih Maluk. Ia tinggal sejak beberapa tahun lalu. Bersama sang istri ia kini bekerja sebuah perusahaan telekomunikasi. Meski bekerja sebagai karyawan paruh waktu (tidak tetap), ia tetap semangat untuk terus mencari peruntungan.

       “ Saya mencoba bekerja disini mencari dan menunggu kesempatan. Termasuk mengikuti tes ini. Saya berharap ada kesempatan, karena setahu saya  lowongan Newmont ini adalah murni untuk putra lokal. Saya legah mendengar informasi itu bahkan dikoran-koran pejabat pemerintah menjamin rekrutmen ini kali ini khusus untuk putra lokal,” kata, Opik, diteras kosnya sembari menghela nafas dalam-dalam.

         Dugaannya tidak meleset, tepatnya 01 Agustus 2011, Opik menerima surat panggilan pertama. Ia dinyatakan lulus oleh oleh tim panitia seleksi  Newmont. Iapun diminta datang keesokan harinya tanggal 2 Agustus di Gate (pintu) Benete untuk mengikuti tes wawancara.

        “ Saya sempat kabari keluarga dan adik adik di Kampung Bosok Menala Taliwang. Ibu dan Bapak tinggal disana. Mereka senang mendengar kabar itu, sayapun menunggu wawancara itu,” tuturnya, sembari menghirup secangkir teh hangat di meja.

       Kebahagiaan Opik buyar. Ibarat gedung yang runtuh karena gempa, impiannya seketika sirna. Ada kabar bahwa tes yang dilakukan tim Newmont dibatalkan. Belakangan baru ia sadar setelah membaca dikoran-koran dan mendengar gelombang protes dimana-mana.

         “ Kejadian waktu (kerusuhan pencari kerja) itu saya di Maluk. Saya kecewa sekaligus berharap cemas,” akunya geleng-geleng kepala.

         Kerutan didahinya menggambarkan ia kecewa seolah tak sanggup menghadapi kenyataan. Benar saja, ketakutannya semakin menjadi jadi ketika mendengar informasi Newmont akan melakukan tes lagi dan menyelidiki dugaan kecurangan dalam rekrutmen itu.

         Atas informasi pihak Newmont setelah Ia dan pencari kerja yang dinyatakan lulus diundang dikantor Camat, disana diinformasikan bahwa ia dan kawan-kawan akan tetap masuk daftar tunggu dan diprioritaskan untuk dipanggil kembali, meskipun ada ferifikasi ulang dilakukan bersama pemerintah.

       Belakangan setelah proses ferivikasi ulang dilakukan dengan pelibatan pemerintah melalui Edhoc, yakni, tim bersama disetiap Desa, kuota pun secara mendadak ditambah dari hanya delapan orang dari Desa Pasir Putih menjadi dua belas orang. Proses ferifikasi berjalan, banyak janji dan loby yang terjadi…..Bersambung (Selanjutnya-Baca aksi lobi-lobi rekrutmen tercium, anak karyawan Newmontpun ikut diloloskan)…

   

Pers KSB Kritisi PR Newmont Persulit Informasi Naker

Sumbawa Barat, SE- Sejumlah pekerja Pers di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengkritisi Publik Relation (PR) Newmont  yang tidak memberi akses informasi awak media untuk mengkroscek informasi ketenaga kerjaan.

      Sejumlah wartawan setempat mengaku kesulitan dan enggan diberi akses oleh PR Newmont guna mengetahui perkembangan informasi terkini hasil tes rekrutmen tenaga kerja menyusul banyaknya desakan pencari kerja.

      “ Newmont harus evaluasi kinerja PR nya. Manager PR Newmont, Ruby Purnomo enggan memberikan konfirmasi terkait hasil kerja tim terpadu yang ditunjuk Newmont. Informasi ini penting, sebab sejak rekrutmen kedua paska kerusuhan  awal  Desember 2010 terjadi, hasil kerja tim terpadu amat dibutuhkan masyarakat luas untuk mengetahui perbaikan yang sudah dilakukan management,” kata Unang Silatang, Seretaris Serikat pekerja Wartawan (SP Pewarta) Sumbawa Barat, Minggu.

         Tim terpadu yang diketuai, Sunarto Suwito, sejauh ini belum memberikan klarifikasi mengani proses rekrutmen dan verifikasi data pelamar yang sudah dituntaskan di tiga Kecamatan dilingkar tambang, seperti Jereweh, Maluk dan Sekongkang.

         Sejumlah wartawan di Sumbawa Barat menilai management Newmont belakangan ini menutupi persoalan penting yang justru menjadi perhatian publik. Sebagaimana diketahui, reaksi keras masyarakat lingkar tambang dan Taliwang yang menuduh ketidak jujuran dalam proses rekrutmen 235 tenaga kerja Newmont, berbuntut panjang. Protes itu memicu tindakan anarkis massa. Kantor dan fasilitas pemerintah, seperti balai Desa, kantor Kecamatan bahkan fasilitas Newmont pun ikut dirusak massa.

        Rekrutmen yang dituduh tidak transparan karena tenaga kerja yang direkrut diduga titipan oknum kepala desa, aparat pemerintah hingga internal Newmont menimbulkan ketidakpercayaan para pencari kerja. Sehingga, demonstrasi berlanjut hingga desakan untuk melakukan proses rekrutmen ulang.

       Kritikan pers setempat kata Unang, tidak lain karena merespons kiritikan masyarakat terhadap nyaris tidak adanya porsi pemberitaan media yang menginformasikan proses rekrutmen dan hasil kerja tim perpadu yang dibentuk Newmont tersebut.

          “ Kami disini mencoba memfasilitasi kepentingan publik dan pencari kerja. Bagaimana kami bisa muat kalau akses saja kita tidak ada. Para pihak merasa tidak berkewajiban menjelaskan masalah ini kepada publik.,” katanya.

           Sejumlah staf PR Newmont yang dihubungi wartawan tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Permintaan wartawan untuk bisa melakukan konfirmasipun terkesan diabaikan.

           Kesepakatan yang dibangun, General Manager Operasional (GMO) Newmot, David Lilley  dengan pemerintah Sumbawa Barat yang diwakili wakil Bupati, H. Mala Rahman dipenghujung tahun 2011 untuk bersepakat  melakukan proses rekrutmen ulang secara transparan serta memenuhi aspek keterwakilan warga lokal hingga kini belum juga dijalankan Newmont.

        Saat itu Management Newmont dan Pemkab setempat bersepakat melakukan penyelidikan bersama terhadap masalah yang terjadi serta bersedia melakukan  verifikasi untuk memastikan pencari kerja yang lulus benar-benar warga lokal. Kedua belah pihak bahkan setuju menambah kuota rekrutmen hingga 600 pekerja dalam dua tahun mendatang yakni, 2011 hingga 2012.

        Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  organisasi wartawan yang berkudukan di Mataram, A.Latief, mengemukakan, kritikan dan penilaian masyarakat itu wajar, karena itu bagian dari reaksi terhadap kinerja wartawan yang kemungkinan belum mewakili harapan mereka.

         Dihubungi dari Mataram, A.Latief mengemukakan, insan pers sebaiknya bisa melihat masalah ini sebagai support untuk  bertugas lebih baik. Kekecewaan masyarakat beralasan apalagi informasi yang mereka butuhkan sangat penting dan berdampak luas.

        Pihaknya mengaku tidak dapat memfonis bahwa perusahaan itu (Newmont) tidak transparan dan cendrung menutup akses publik untuk mengetahui masalah rekrutmen dimasud. Itu karena Newmont adalah perusahaan ‘private’ (Pribadi) bukan lembaga negara yang dituntut harus tunduk dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

       “ Tapi setahu saya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menghargai semangat keterbukaan atau transparansi dan mementingkan kepentingan publik dari kepada kepentingan sendiri,” demikian, ketua AJI NTB ini.

 

 

BPBD Nyatakan Peralatan Kebencanaan KSB Siap

Sumbawa Barat, SE.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat menyatakan peralatan yang mendukung penanggulangan kebencanaan siap dan sesuai dengan daya dukung terhadap potensi ancaman bencana didaerah ini.
Kepala pelaksana BPBD Sumbawa Barat, Tholib Abdullah, di Taliwang, Kamis, mengemukakan, setidaknya ada lebih dari Rp 3,7 Milyar alokasi dana pusat yang terkucurkan untuk BPBD. Beberapa diantaranya dari Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB).
 “Kita sekarang miliki Truck dapur lapangan yang berisi seluruh peralatan masak memasak standar. Peralatan itu bisa melayani 1000 pengungsi. Dilengkapi Genset (mesin) listrik, Freezer (pendingin), kompor gas,  dan penerangan yang memadai, “katanya.
BPBD setempat tambah Tholib juga memiliki mobil jelajah penolong evakuasi (Rescue) berkekuatan 3500 CC. mobil berpenggerak empat roda itu kini dioperasikan secara  rutin untuk memantau kondisi terkini didaerah rawan bencana.
BPBD juga memiliki perelngkapan tenda umum, tenda pleton dan rumah sakit darurat. Ada  juga peralatan teknis, penyedot asap, kotak P3K, selimut, perahu karet, Chain shaw (mesin gergaji), alat komunikasi Handy Talki (HT) serta mobil pemadam.
 “Mobil dapur lapangan dan seluruh peralatan kebencanaan baik yang  sifatnya tehnis dan operasional telah diserah terimakan BNPB ke pemerintah Sumbawa Barat sebelumya diserahkan kembali kepada BPBD, Senin lalu,” tambah, kepala secretariat BPBD, Mukhlis, DM dikantornya.
Saat ini Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana yang  dimiliki BPBD telah diberikan pengarahan dan pelatihan mengenai fungsi seluruh peralatan operasional dan tehnis kebencanaan tadi. Diharapkan, tambah Mukhlis, ketika bencana terjadi personil TRC yang terdiri dari 30 orang siap diterjunkan.
Pemerintah setempat melalui BPBD telah mengindentifikasi wilayah rawan bencana Banjir dan Langsor adalah Taliwang, Brang Rea dan Jereweh. Makanya sejumlah pos pemantau bencana telah disiapkan pemerintah termasuk sistem pengendalian bencana (mitigasi) .(ndy)

Polisi Mulai Lidik Kasus ‘Land Clearing’ PU

Sumbawa Barat, SE.
Kepolisian Sumbawa Barat  dilaporkan mulai melakukan upaya penyelidikan atas dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Land Clearing (Pembersihan) di kawasan bendungan Bintang Bano, di Desa Bangkat Munte.
 “Kami sudah kirim penyidik dan malakukan pendalaman data. Yang kita cek  itu penerapan kebijakan apakah sesuai aturan atau tidak. Termasuk potensi kesalahan pelaksanaan dilapangan,” kata, Kepolres Sumbawa Barat, AKBP. Muh. Suryo Saputro, di Taliwang, Kamis (9/2).
Kasus Land Clearing ini akunya, bisa saja berpotensi melanggar hukum apabila penerapan kebijakan atas sistem pelaksanaan proyek itu tidak seusai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Kapolres mengakui menerima informasi mengenai telah dimulainya aktifitas penembangan dikawasan itu. Makanya, pengecekan masih terus dilakukan hingga polisi menemukan bukti-bukti permulaan.  Menurutnya, hasil penyelidikan sementara ini telah mengarah kepada dugaan kesalahan penerapan aturan pada sistem penunjukkan pihak ketiga hingga berpengaruhi kepada kesalahan prosedur penebangan dilapangan.
 “ Kita masih menunggu fakta pendukung saja mas. Sekarang masih tahapan pengecekan dokumen dan legalitas tendernya,” demikian, Kapolres.   
Sebelumnya, kepolisian setempat memperingati pemeirntah Sumbawa Barat untuk menghentikan proses pelaksanaan proyek Land Clearing itu hingga seluruh ketentuan pelaksanaannya telah sesuai aturan. Upaya pemerintah untuk mengalihkan pengerjaan proyek itu kepada kerjasama dengan pihak ketiga dianggap juga berpotensi melanggar hukum.
Polisi berpendapat segala bentuk pekerjaan  yang berkenaan dengan aset pemerintah, jika menimbulkan biaya diatas Rp 100 juta maka wajib ditunjuk dengan tender. Demikian juga kepada proses pemanfaatan kayunya, itu juga wajib di tender karena menyangkut nilai aset pemeirntah yang harus dipertenggung jawabkan.
 “Kalau kerjasama daerah berdasarkan PP 50, saya belum menemukan kolerasinya. Tapi bagus juga kita cek. Kita tunggu saja hasil penyelidikannya,” tambah, Muh. Suryo, menutup wawancara. (Ndy)

Kenaikan BBM Tak Pengaruhi Tarif PDAM KSB

Sumbawa Barat, SE.
Usulan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini tengah digodok DPR RI memicu reaksi dari kalangan industri, utamanya perusahaan terbuka yang amat bergantung dengan  bertambahnya beban operasional akibat kenaikan bahan bakar ini.
Tapi, ancaman bertambahnya beban operasional tidak mempengaruhi management PDAM Sumbawa Barat  untuk merubah tarif dasar air minum.
 “Kalau beban operasional pasti bertambah. Tapi, kita upayakan tidak ada kenaikan tarif. Tarif tetap tidak berubah, standar. Tapi kita tetap mengusulkan rancangan tambahan subsidi air kepada pemerintah Kabupaten, agar beban operasional tetap stabil hingga tak sampai berpengaruh kepada pelanggan,” kata, Direktur  PDAM Sumbawa Barat, Bambang, di Taliwang, Kamis (8/2).
PDAM salah satu perusahaan terbuka milik daerah mengakui suku cadang dan ancaman kenaikan tarif dasar listrik  (TDL) paling besar mempengaruhi beban operasional. Itu karena, tambahnya, pusat pengelolaan air baku di Bangkat Munteh, Kecamatan Brang Rea beroperasi menggunakan listrik dan pembangkit cadangan yang juga menggunakan BBM.
Kendati demikian, tim tehnis dan management PDAM sepakat tidak ada kenaikan tarif, dan lebih berupaya mengajukan rencana penambahan subsidi kepada pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan tehnis dan pasar.   
 “Pelayanan dulu yang kita optimalkan, baik kualitas dan kuantitasnya. Kami lebih memilih berdebat dengan pemerintah dari pada harus menganggu pelayanan dan tarif kepada pelanggan. Kita hanya menjaga agar perusahaan ini tetap sehat sehingga menarik minat investasi,” berbicara kepada wartawan menyikapi kepnaikan industri atas kenaikan tarif BBM.
Tarif PDAM tambah Bambang, ditentukan berdasarkan rujukan Peraturan Daerah (Perda). Penetapakan kebijakan kenaikan tarif katanya, musti melalui Perda dan itu dibahas dan disetujui DPRD bersama pemerintah selaku pemegang saham.
Sejak berdiri November 2008 silam, PDAM Sumbawa Barat akunya, belum pernah menaikkan tariff. Tarif yang berlaku masih Rp 850 permeter kubik. Jumlah itu, katanya, tentu saja amat kecil  untuk menutupi beban operasional. Makanya, subsidi air minum diberikan oleh pemeirntah daerah sebanyak Rp 850 lagi.
 “Debit air kita 50 meter perdetik. Itu disuplay kepada sedikitnya 5050 pelanggan diseluruh wilayah KSB. Yang terakhir tahun 2012 kita dapat subsidi Rp 2 Milyar. Jika tarif BBM dinaikkan pemeirntah kita sudah siap rancangan pengajuan penambahan subsidi kepada pemerintah Kabupaten,” demikian, Bambang. (ndy) 

Atlet Sumbawa Barat Masuk Skuad Olimpiade

Sumbawa Barat, SE
Iswandy (20) warga Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat dilaporkan masuk dalam skuad Olimpiade cabang Atletik dari Indonesia. Atlet sepsialis lari 4 kali 100 meter estafet ini baru saja dipanggil kembali mengikuti Pelatihan Nasional (Pelatnas) yang berpusat dikompleks olah raga Senayan, Jakarta.
“ Saya baru ijin. Dan akan kembali beberapa hari mendatang ke Pelatnas untuk mengikuti latihan pra Olimpiade,” katanya, di  wawancarai di ibu kota Taliwang,belum lama ini .
Peraih mendali Perak pada Malaysia Open 2009 silam dan peringkat ke tujuh Asean Games cabang Atletik yang berlansung di Tokyo Jepang setahun kemudian itu terhitung telah setahun bergabung dalam pelatnas.
Iswandy kini dipersipkan kontingen tim nasional Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Wina  Austria, bersama sedikitnya 30 atlet lainnya di cabang olah raga yang sama.
Pada Sea Games yang berlangsung di Palembang, 11 hingga 21 November 2011 lalu, Iswandy gagal diturunkan untuk cabang olah raga Atletik karena cidera (keram)saat menggelar latihan sesi akhir.
“Saya terpaksa di bangkucadangkan mas. Tapi berangsur-angsur kondisi saya sudah mulai pulih,”  tandasnya.
Sayangnya, pemuda asli warga Kelurahan Sampir ibu kota Taliwang Sumbawa Barat ini mengaku belum pernah dikoordinasikan oleh Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Sumbawa Barat. Bahkan di organisasi cabang olah raga induknya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumbawa Barat, Iswandi, belum pernah dihubungi.
“ Mungkin saya tidak terdata di sebagai Atlet di Sumbawa Barat,” katanya, ringan sembari berlalu. (ANdy)

BRI Layani Transaksi 986 Dana Sertifikasi Guru di Sumbawa

Sumbawa Barat, SE
Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Sumbawa dan Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat mulai melayani pembayaran transaksi sedikitnya 963 guru bersertifikasi senilai lebih Rp 2, 183 Miliar.
Kepala unit BRI Taliwang, Setiawan DP, Rabu, mengemukakan BRI ditunjuk kementerian  pendidikan nasional RI sebagai mitra utama untuk mengalokasikan pembayaran dana sertifikasi guru.
“ BRI Cabang Sumbawa melayani dua Kabupaten, yakni, Sumbawa dan Sumbawa Barat,” katanya, kepada wartawan.
Sesuai dengan arahan direksi BRI pusat, data jumlah guru sertifikasi telah masuk sejak Oktober lalu namun baru dibuka transaksinya pada 15 November 2011 lalu. Masing-masing nasabah (guru) di buatkan rekening khusus  yang lain dari rekening Simpedes umum pada nasabah lainnya.
Rekening para guru, kata Setiawan, bersifat selalu aktif tidak pasif. Tanpa saldopun, transaksi masih tetap bisa dilakukan. Para Guru tadi bisa dilayani diseluruh unit BRI yang tersebar di Sumbawa dan Sumbawa Barat.
“ Rekening para guru ini kami khususkan diberi kode berbeda. Ini untuk memudahkan pelayanan  terhadap mereka sesuai kerjasama kementerian terkait dengan BRI,” tandasnya.
Seluruh dana itu akan dibayarkan setiap bulan para guru dapat langsung mengakses pencairan dengan mudah dengan mendatangi kantor BRI terdekat. Jika terjadi perubahan data sewaktu-waktu tambah, Setiawan, pihaknya menunggu laporan dan koordinasi dari Dinas Dikpora Kabupaten sebagai regulator.
Informasi yang dihimpun wartawan sebelumnya menyebutkan, dana sertifikasi Guru tersebut dibayarkan melalui Bank lainnya. Beberapa waktu BRI dan dan Bank Mandiri mengikuti proses tender ke kementerian terkatai sebagai operator Bank yang menyalurkan dana sertifikasi itu kepada guru bersertifikasi seluruh Indonesia. (ANdy)

Program RMPS Milik Kementerian PDT Masih Terbengkalai

Sumbawa Barat, SE
Program Regional Management Pulau Sumbawa (RMPS) di Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat dilaporkan terbengkalai. Proyeksi pengembangan pembangunan daerah pesisir (Minapolitan), seperti Sapi, Jagung, Rumput laut yang pelaksanaannya dititik beratkan pada kerjasama antar daerah se Pulau Sumbawa hingga kini masih belum berjalan.
“ Ya memang, saat ini kami masih belum berjalan. Tim kesekretariatan belum di SK-kan masing-masing Bupati, karena itu kerjasama. Setiap daerah mengutus perwakilan management di sekretariat bersama. Kami masih menunggu,” kata, Lutfi Amir,  Manager sekretariat RMPS, kepada Pers.
Hingga kini pula kata, Lutfi Amir belum ada pertemuan antara Bupati dan Wali Kota se Pulau Sumbawa untuk lebih intens membahas masalah ini. Sekretariatan RMPS  yang berkedudukan di Kecamatan Poto Tano  terlihat kosong tanpa aktifitas.
Kondisi gedung yang berdekatan langsung dengan Rumah Potong Hewan (RPH) International terlihat tak terurus. Fasilitas gedung seperti kaca dan pintu berlahan rusak termakan rayap.
RMPS awalnya diresmikan oleh Menteri Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Lukman Edy, tahun 2009 silam. Bersama itupula, menteri meberikan bantuan fasilitas rumah potong hewan senilai Miliaran rupiah.
Ketika itu, Lukman edy berharap setiap daerah di Pulau Sumbawa fokus mengembangkan berbagai sektor Minapolitan khsus wilayah pesisir secara terpusat. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahtaeraan rakyat pesisir.
Berdaasarkan konsep itupula, maka daerah di Pualu Sumbawa disarankan untuk membentuk Sekretariat bersama melalui wadah RMPS tadi.
Gubernur NTB, TGH.KH. Zainul Majdi, di suatu kesempatan mengatakan, keberadaan RPH dan RMPS di Sumbawa Barat  harus dioptimalkan. Pemerintah Provinsi berharap seluruh daerah fokus mempercepat operasioal RMPS.
“Untuk operasional RPH di Poto Tano saya belum dapat laporan. Demikian juga RMPS, sebaiknya kita dorong para Bupati dan Wali kota untuk selesaikan ini,” kata, Gubernur kepada wartawan. (ANdy)

KPP Pajak KSB : Warga “Pribumi” Kurang Sadari Pajak

Sumbawa Barat, SE
Kantor Pelayanan Penyuluhan (KPP) Pajak  Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa kebanyakan warga pribumi baik itu warga Indonesia pada umumnya dan warga lokal khususnya dilaporkan masih kurang menyadari kewajiban membayar pajak.
Kepala KPP Pajak Sumbawa Barat, Abdul Majid, di Taliwang, mengemukakan keberhasilan peningkatan potensi pajak didaerah salah satunya didukung oleh partisipasi warga pribumi.
“ Jarang sekali kita warga masyarakat secara sadar untuk datang pada pelayanan penyuluhan pajak untuk mendaftar diri sebagai wajib pajak atau sekedar berkonsultasi,” terangnya, belum lama ini.
Di Sumbawa Barat sendiri badan usaha dan obyek pajak perorangan sebenarnya sangat potensial. Hanya saja, penarikan potensi pajak itu amat bergantung kesadaran para obyek pajak untuk mendaftar diri pribadi dan badan usahanya kepada kantor pelayanan pajak setempat.
Pada beberapa kasus, kata Abdul Majid, banyak orang pereorangan yang memiliki penghasilan lebih besar karena usahanya, yang sebelumnya memang tidak masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun enggan mendaftar dirinya sebagai wajib pajak.
“Banyak pengusaha kecil dan besar yang bergerak diberbagai sektor di Sumbawa Barat sebenarnya teridentifikasi sebagai obyek pajak. Hanya saja, kebanyakan enggan melapor dan berkonsultasi dengan petugas pajak,” akunya.
Saat ini Kantor Pajak Pratama (KPP) Sumbawa bersama kantor pajak seluruh Indonesia melaksanakan program sensus pajak 2011 atau pendataan para wajib pajak. Unutk awal, petugas disebar sebanyak tiga tim. Satu tim terdiri dari dua petugas sensus.
Sensus saat ini, kata, Abdul Majid masih diutamakan pada pengambilan 2000 sampel. Sensus tadi juga ditujukan untuk mengoptimalkan potensi penarikan pajak dan mengevaluasi jumlah obyek pajak.
“ Data jumlah obyek pajak ada di Kantor pratama Sumbawa,” terangnya.
Jika dilihat klasifikasi, pajak yang berlaku di Indonesia dibagi kepada tiga jenis, antara lain,  pajak badan dan perorangan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pajak perorangan, kata Abdul Majid, biasa dikenal dengan pajak penghasilan atau PPh 21, demikian juga pajak badan usaha. Setiap badan usaha yang beroperasi disuatu daerah harus memiliki kantor cabang dan kepada perusahaan tersebut wajib dekenakan pajak badan usaha.
“ Dari berbagai jenis pajak tadi, hanya pajak badan usaha saja yang regulasinya diatur terpusat berdasarkan udang-undang, dan tidak dibagikan secara khusus kepada daerah,” demikian, Abdul Majid.
Sebelumnya, pemerintah Sumbawa Barat ikut mendorong optimalisasi potensi penerimaan pajak  utamanya PBB. Di Sumbawa Barat, pemerintah setempat mengratiskan pembayaran PBB bagi rakyat miskin.
Daerah ini juga dikenal memiliki prestasi penerimaan  realisasi PBB  tertinggi se NTB. Maka itu, dua tahun berturut turut sejak tahun 2009 dan 2010 Sumbawa Barat menerima insentif pajak lebih dari Rp 1 Miliar pertahun. (ANdy)

Warga Transmigrasi Minim Akses pendidikan dan Kesehatan

Sumbawa Barat, SE
Warga transmigrasi di  Sarana Pemukiman (SP) 3 Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat dilaporkan minim akses pendidikan dan kesehatan.
Kepala seksi penempatan transmigrasi  dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi, Sajadah, mengemukakan, pihaknya sampai saat ini masih sangat mengkhawatirkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga binaan transmigrasi dikawasa itu.
“ Disana sudah ada UPT Transmigrasi, ada Sekolah Dasar ‘Filial’ atau binaan Desa. Kondisinya belum memadai demikian juga fasilitas bangku dan kursi. Anak-nak sekolah tanpa alas kaki. Demikian juga sarana kesahatan, disana ada Pos kesehatan Pembantu (Postu) namun tidak terisi dan belum beroperasi karena tidak ada Dokter, Perawat dan Bidan,” katanya, di ibu kota Taliwang, Rabu.
UPT disana kata Sajadah ditempati lebih dari 200 kepala keluarga. Masing-masing KK mendapat satu unit rumah dengan lahan masing-masing seluas 1 hektar. Warga disana juga sehari-hari bergelut dengan mengola lahan garapan dengan tanaman utama Jagung dan Kedelai.
Sumber pengairan warga transmigrasi ini masih memanfaatkan hujan. Meski masuk dalam kategiri daerah tada hujan, namun karena iklim yang sejuk kawasan ini umumnya subur.
Sebagain warag binaan UPT juga disibukkan dengan beternak kambing dan unggas. Tidak adanya fasilitas kesehatan memadai  dikhawatirkan akan semakin memicu mewabahnya  Malaria.
“ Ada postu tapi di Desa Talonang, daerah transmigrasi lama. Jaraknya lebih dari 7 kilometer. Disana sulit transportasi, sebagain warga kesulitan mandatangi fasilitas kesehatan. Kami sudah meminta bahkan bersurat ke Bupati untuk mengalokasikan bidan dan perawat kesana, namun belum terealisasi,” terangnya.
Kawasan Talonang dan sekitarnya  terkenal sebagai endemic utama Malaria. Tiap tahun beberapa warga transmigrasi meninggal dunia akibat tak kuasa Manahan ganasnya penyakit ini. Terlebih sulitnya akses dan fasilitas layanan kesehatan semakin menyulitkan warga disana.
Desember 2011 mendatang, kata, Sajadah penempatan transmigrasi kembali dilakukan. Kali ini seditkinya 60 KK lagi mulai ditempatkan disana.
Pantauan wartawan terhadap kondisi terakhir kawasan transmigrasi itu belum lama ini tampak memprihatinkan. Berbagai sarana penunjang seperti Air bersih, Layanan kesehatan dan  Pendidikan  belum tersedia dengan baik.
Dinas tenaga kerja setempat berjanji dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2012, pemerintah akan melakukan pengeboran 100 titik air bersih di Talonang.
“ Semoga dengan proyek itu bisa meringankan beban warga binaan kami,” terangnya. (Ndy)

4.373 Lansia dan Penyandang Cacat Dapat Santunan

Sumbawa Barat, SE.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, menetapkan kebijakan santunan bagi 4373 orang lanjut usia (Lansia) dan penyandang cacat sebagai bagian dari program bantuan sosial  kepada masyarakat.
Kepala bidang sosial dinas sosial tenaga keja dan transmigrasi Sumbawa Barat, Hamzah H Amin, di  Taliwang belum lama ini, mengemukakan kebijakan bantuan sosial bagi para Lansia dan penyandang cacat ini diambil berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 Tahun 2010 tentang pemberian jaminan sosial. Program ini akan mulai diluncurkan pada 2012 mendatang.
 “ Program ini ditujukan agar penyandang cacat dan Lansia tidak terlalu membebani keluarga.  Ini juga bagian dari perhatian dan tanggung jawab pemerintah,” Hamzah H Amin kepada wartawan mempaparkan program kebijakan sosial pemerintah mendatang.
Seluruh Lansia didata dan diidentifikasi melalui Program Berbasisi Rukun Tetangga (PBRT). Para Ketua RT, tambahnya dilaporkan sangat mengambil peran penting untuk memastikan warga mereka memnuhi syarat untuk menerim program ini atau tidak . Mereka akan menerima dana sebesar Rp 100.000 setiap bulannya didinas sosial setempat hanya dnegan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sesuai petunjuk perpub tadi, para Lansia yang disayaratkan menerima bantuan itu antaralain mereka yang berstatus kurang mampu, tidak memiliki sanak keluarga  serta cacat tetap.  Data dinas setempat menyebutkan jumlah Lansia di Sumbawa Baat ada 3762 orang. Sementara 611 orang tambahanya adala mereka para penyandang cacat.
 “ Khusus penyandang cacat, merek juga diverfikasi.
Diantaranya, tuna netra, tuna rungu, cacat mental atau tuna grahita, tuna dasa, eks kusta, eks paru-paru dan lain-lain. Unutk mendukung program ini juga kita bahkan mengusulkan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK).
UPSK akan difungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis bekerjasama degan dinas kesehatan setempat,” akunya.
Pemerintah Sumbawa Barat sejak 2009 lalu, diketahui telah menyantuni sedikitnya 11 orang penderita cacat berat (sudah tidak mampu bekerja). Alokasi anggaran untuk itu sebelumnya, dianggarkan dari pos APBN.
Tidak hanya tu, pemerintah setempat juga mengarahkan 11 orang lainnya mendapat santunan seumur hidup dari APBD Provinsi NTB dan dimulai tahun 2011 ini.
Data kementerian sosial RI, kata Hamzah, jumlah penyandang cacat nasional   tercatat sampai 20 juta jiwa. Dari jumlah tersebut pemerintah berdasarkan syarat kelayakan tertentu, memilih  11.250 orang dari mereka  dan menyiapkan anggaran senilai Rp 36 Milyar.
 “ Mereka rata-rata berusia 70 tahun keatas,” terangnya.
Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri mengatakan, setiap Lansia yang dirawat keluarga akan mendapat Rp 300 ribu per bulan selama setahun. sedangkan santunan untuk penyandang cacat berat, saat ini terdapat 163 ribu orang. Dari jumlah tersebut baru 17 ribu orang yang akan mendapat santunan, sama seperti lansia lain jumlah santunannya Rp 300 ribu setiap bulan.(ndy)

Putra KSB Temukan Tehnologi Pengganti Hand Traktor

 Sumbawa Barat, SE.
 Dua orang guru SMK No 1 Seteluk Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat berhasil menemukan satu tehnologi bermesin pengganti Hand Traktor mesin pembajak sawah yang memiliki fungsi ganda seperi membajak , menghancurkan, menanam serta menutup bibit tanaman dalam sekali pengoperasian.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumbawa Barat, melalui Kepala sub bidang pengembangan dan penerapatan Tehnologi Tepat Guna (TTG), Indra Jaya,di Taliwang, Kamis, mengatakan, pemerintah setempat memutuskan bahwa temuan tehnologi alternative murah dan mudah dijangkau petani ini masuk dalam kategori tehnologi tepat guna.
 “Tak heran, yang bersangkutan kita ikutkan dalam lomba penerapatan TTG tingkat Nasional yang berlangsung di Kendari Sulawesi Tenggara, 12 hingga 14 oktober mendatang. Tapi, saat ini alat yang diberi nama ‘ULIK’ itu hanya baru bisa dioperasikan pada lahan tanaman jagung saja atau jenis palawija lainnya,” ujarnya.
Nama ULIK sendiri diambil dari bahasa lokal yang artinya ‘Cepat’.  Dengan alat ini diharapkan kerja petani menjadi cepat dan lebih menguntungkan.
ULIK terdiri dari komposisi mesin motor kekuatan 25 PK , memiliki empat roda  sama seperti Hand Tarktor. Hanya saja, bedanya, Hand Traktor hanya berfungsi untuk  membajak lahan agar  gembur dan mudah ditanam, tapi ULIK, mesin yang memiliki satu kesataun fungsi dalam satu kegiatan operasi. Mesin ini menurut perancangnya, Saymsuri dan Abdul Malik, guru SMKN  No 1 Seteluk, diinisasi oleh beberapa mesin perontok jagung, padi dan kedelai. Ada juga mesin pembajak bahkan penanam benih yang konstruksi dan unitnya berbeda.
 “Nah, ULIK  ini menyatukan beberapa fungsi mesin pertanian tadi menjadi satu-kesatuan. Dengan menggunakan mesin ini, kerja petani diyakini akan lebih efisien, murah serta dalam waktu yang singkat,” Ujar, Syamsuri kepada wartawan menceritakan gagasan awal sebelum alat ini diciptakan.
Selain buah kerja keduanya, terciptanya alat alternative ini tidak lepas dari kerja tim para siswa SMKN setempat. Dengan bimbingan para guru, siswa dan pembina berhasil menyelesaikan ULIK selama dua bulan lebih. ULIK akan ikut dipamerkan dalam pameran TTG tingkat nasional di Kendari bersama seluruh Kabupaten kota lainnya se Indonesia.
Temuan ini tentu saja mendapat apresasi sangat positif dari pemerintah setempat, tidak heran, kata Indra Jaya, tehnologi alternative ini akan dikembangkan bahkan dipatenkan pemerintah jika kegunaanya berjalan optimal dan sesuai harapan.
 “Cara kerja mesin ini akan dipresentasikan langsung penemunya dihadapan peserta pameran bahkan pejabat  kementerian pusat. Kami bahkan menyiapkan presentasi dalam bentuk booklet, leaflet, keping CD yang dikemas dalam tas khusus untuk pengunjung stand TTG NTB. Di Kendari, alat ini akan ditampilkan dalam bentuk miniatur,” ujarnya.(ndy)

Inilah Jeritan Petani Brang Rea

Sumbawa Barat, SE.
Petani di Kecamatan Brang Rea dilaporkan menjerit akibat anjloknya harga gabah. Banyak petani terpaksa menjual gabah mereka karena terdesak utang akibat tak mampu menutupi beban operasional karena mahalnya ongkos bajak, obat-obatan, alat pertanian dan pupuk.
Investigasi yang dilakukan wartawan di Brang Rea menemukan kebanyakan petani terpaksa menjual Gabah Kering Panen (GKP)  dengan harga yang jauh dari harga standart yakni, hanya Rp 270.000 per seratus kilogram.
Masuknya spekulan  atau perusahaan penyetok gabah asal luar daerah yang memanfaatkan pengusaha lokal, ternyata ikut memperparah harga gabah petani. Harga semakin turun akibat tingginya kadar air gabah, sebab umumnya panen dilakukan saat musim penghujan.
 “ Kami ini terpaksa jual gabah karena terdesak. Banyak pengusaha yang langsung datang disawah-sawah untuk langsung membeli dengan harga rendah. Kami terpaksa jual karena kami tak tahu harus menjual kemana,” kata, Rudianto dan Mastar Teros,  sejumlah petani Brang Rea, yang ditemuai wartawan, di Sapugara Bree, Selasa (6/2).
Petani mengatakan, satu hektar sawah biasanya memerlukan dana operasional lebih Rp 3 juta. Jumlah itu tidak bisa menutupi karena harga yang anjlok. Bahkan, untuk menyesuaikan pendapatan, petani terpaksa menjual seluruh gabah miliknya. Akibat itu, petani mengabaikan stok pangan mereka  sendiri.
 “Ya apa boleh buat, terpaksa kita beli beras dengan harga yang mahal,” keluhnya.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian Brang Rea, Abdurahman, mengemukakan kondisi harga gabah di Brang Rea umumnya amat tergantung cuaca. Jika cuaca bagus, biasanya harga ikut terdongkrak.
Tapi, Abdurahman mengakui setiap tahun harga gabah disana anjlok. Kebanyakan  petani menjual GKP (gabah basah) kepada pengusaha karena terdesak kondisi dan tak tahu harus kemana. Pengaduanpun terus berdatangan, utamanya soal tingginya harga alat pertanian (Saprodi) dan bahan pendukung kegiatan tanam.
Unit pelaksana cabang Dinas kehutanan dan pertanian setempat ini mengatakan, petani sulit meningkatkan kualitas gabah mereka karena tidak adanya sarana lantai jemur dan gudang. Apalagi, subsidi peralatan perantanian dan pendukung operasional seperti bibit, pupuk dan obat-obatan belum dapat dikoordinir pemerintah Kabupaten.
Data KCD setempat menyubutkan, areal pertanian Brang Rea seluruhnya berjumlah  2460 hektar lebih. Sementara untuk areal persawahan tehnis, atau produktif yakni 1741 hektar. Siklus panen petani Brang Rea tiga kali setahun.
 “Satu hektar sawah rata-rata menghasilkan 5 Ton gabah.  Kalau dihitung dengan luas areal persawahan produktif maka setidaknya ada 8705 Ton gabah yang dihasil dalam satu kali musim panen di Brang Rea. Ini terbesar di Sumbawa Barat,” terangnya.
Aburahman menyebutkan sesuai dengan salinan keputusan presiden  yang diterimanya dari Kabupaten, standar harga GKP yakni, Rp 330.000 per seratus kilogram. Sementara, harga yang dibeli ditingkat petani  jauh dibawah itu.
 “Dana pengamanan harga gabah kita ada tapi kecil,” akunya, menjawab upaya pemerintah mengendalikan harga gabah.(ndy)

Asosiasi BPD Nilai Program Agro Industri Pemda ‘Tong Kosong’

Sumbawa Barat, SE.
Asosiasi Badan Serwakilan Desa (BPD) se Sumbawa Barat menilai  kampanye program  agro industri pertanian yang digagas pemerintah ‘Tong Kosong Nyaring Bunyinya’. Pintar konsep tapi tidak nyata.
Ketua Asosiasi BPD Sumbawa Barat, Herman Jayadi, di ibu kota Taliwang, Selasa (6/2), mengemukakan kondisi pertanian di Sumbawa Barat belum mampu mengangkat pendapatan petani agar sejahtera. Faktanya, setiap tahun harga gabah anjlok.
“Ada memang pengamanan harga gabah, tapi sedikit.  Tahun ini kalau tidak salah ada Rp 250  juta. Jumlah itu sedikit sekali dibandingkan kapasitas produksi gabah  Brang Rea yang mencapai ribuan ton sekali panen,” kritiknya, berbicara disela-sela menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten, di Grand Royal Taliwang.
Selain mahalnya peralatan pertanian (Saprodi), pupuk, obat-obatan serta bibit, tidak adanya gudang dan lantai jemur semakin memperburuk kualitas gabah petani.
 “Setiap Musrenbang bosan kami ajukan hal yang itu-itu saja. Petani sudah capek dan muak. Katanya agro industri tapi kerjanya tidak fokus,” celoteh Herman, didampingi Camat Brang Rea, Nurjahman.
Aosiasi BPD berpendapat, yang utama  dibangun pemerintahan Bupati, KH. Zulkifli Muhadli adalah gudang induk berkapasitas besar. Setelah itu lalu lantai jemur. Kenapa dua sarana tadi, itu adalah upaya meningkatkan kualitas gabah dan standar harga. Dengan gudang hilir mudik distribusi juga dapat di kontrol. Sebab, jika ada gudang, kegiatan distribusi hasil panen gabah bisa terpusat.
 “Kalau terpsat, pemerintah tinggal mengatur tata niaga gabah dan memfasilitasi pengusaha gabah dari luar untuk membeli dengan harga standar pemerintah. Kalau semua gabah dibeli dengan harga standar maka petani sejahtera. Buat apa dibuat standar harga gabah pemerintah kalau tidak diterapkan,” tanyanya.
Data yang dihimpun asosiasi BPD khusus di Brang Rea menyebutkan, pemerintah setiap tahun memang  hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian  seperti jalan usaha tani dan irigasi.
Ada juga program bantuan peralatan pertanian seperti Hand Traktor, tapi faktanya kelompok sasaran hanya didata namun tidak terelaisasi hingga kini. Sebut saja kelompok tani di Lamuntet, Bangkat Munteh dan Tepas.
Petani Brang Rea katanya Ibarat ‘Tikus Mati di Lumbung Padi’. Artinya,  masuk sebagai lumbung padi namun [etani belihy beras saja harus mahal. Spekulan dan pengusaha luar daerah yang kaya dan senang diatas penderitaan petani.
 “Saya tidak percaya pengamanan gabah oleh Dolog. Dolog itu tunjuk pengusaha asal luar daerah tapi nyatanya tidak ada yang beli dengan harga standar di Brang Rea. Ini ada apa,” tukasnya ketus.
Sementara itu, Camat Brang Rea, Nurjahman mengakui yang sangat dibutuhkan petani yakni lantai jemur dan gudang. Hanya saja gudang tak bisa dibangun di Brang Rea karena minimnya areal pertanian non produktif.  Ditambah daya tamping KUD sebagai mitra pemerintah juga minim.
Kebanyakan petani disana, kata Nurjahman, menjual gabah mereka terlalu dini memang karena kebutuhan yang mendesak  ditambah tekanan pengusaha dan spekulan gabah. Pemerintah sudah membangun beronjong, sarana irigasi dan jalan.
 “Masalahnya, sejauh ini belum ada program yang bersinergi antara PU, badan ketahanan pengan dan dinas pertanian untuk mencari solusi masalah terbesar petani, yakni harga gabah serta stok pangan,” katanya.
Bupati Sumbawa Barat, KH. Zulkifli Muhadli, berpidato dalam pembukaan Musrenbang kabupaten mengatakan, pertanian tetap enjadi prioritas. Pemerintah memahami kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung produksi gabah sangat diperlukan. Unutk itu, kepala daerah mengarahkan agar seluruh Kecamatan dibangun fasilitas gudang dan lantai jemur.(ndy)

Pemda KSB Gandeng BI Bantu Kembangkan Sapi

Sumbawa Barat, SE.
Kepala dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, Ir H. Abbas, mengatakan pemerintah setempat telah menjalin kerjasama secara terencana dengan otoritas Bank Indoensia  (BI) untuk mengembangkan potensi Sapi Sumbawa yang kini memiliki prospek pasar dan pengambangan yang cerah.
 “Kerjasama itu telah kita tuangkan dalam bentuk penandatanganan kesepahaman bersama. Itu terdiri dari kerjasama pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat peternak Sumbawa Barat,” terangnya,  Wartawan belum lama ini.
Kesapahaman bersama yang ditandatangani Wakil Bupati, H. Mala Rahman dan pimpinan BI wilayah NTB, H. Junaifin, diharapkan mampu mendorong partisipasi tinggi pihak per bank-kan setempat untuk membantu kelompok peternak yang diketahui memiliki kemamapuan pengelolaan yang baik dan berhasil mengembangkan potensi peternakan mereka.
Impementasi dari kerjasama itu ditujukan dengan  kerjasama arahan kebijakan pengembangan peternakan serta bantuan langsung BI kepada kelompok peternak ‘Senap Semu’, yakni kelompok peternak yang terdiri dari 30 orang yang berkedudukan di Desa Pto Tano Kecamatan poto tano. Aatau sekitar 27 kilometer  sebelah timur  ibu kota Taliwang.
Kelompok itu menerima bantuan langsung dari BI berupada dana pengelolaan sebesar Rp 300 juta serta pemberian bibit sapi jantan unggulan kepada mereka, yang diberikan secara simbolis di Mataram.
 “Kesepahaman itu akan berjalan selama 3 tahun, yakni dari 2011-2013. BI juga menyerahkan bantuan sebuah mesin traktor untuk petani yang juga peternak setempat untuk mendukung produktifitas fungsi lahan pertanian yang bertujuan  juga sebagai penyediaan pakan,” terangnya.
H. Abbas menegaskan penunjukkan kelompok Senap Semu sebagai penerima bantuan dan program percontohan adalah evaluasi dari tim BI sendiri bekerjasama dengan Universitas Mataram.
Kelompok ini dipandang mampu mengembangkan managerial yang baik dan juga pengambangan klaster Sapi Sumbawa.
Saat ini pemerintah utamaya dinas Perikanan dan peternakan setempat memang fokus mengembangkan Sapi Sumbawa sebagai potensi unggulan daerah. Produkstifitas Sapi didaerah ini dilaporkan amat tinggi bahkan kini Sumbawa Barat menjadi salah satu daerah sentra pengambangan Sapi di NTB.
Data dinas terkait menyebutkan,  saat ini populasi Sapi setempat berjumlah 42.000 ekor lebih dengan angka kelahiran tembus 800 hingga 900 ekor pertahun.
Sapi Sumbawa berdasarkan data Kementerian Pertanian RI amat diminati pangsa pasar dalam negeri. Surabaya di Provinsi Jawa Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur  dan Pulau Kalimantan adalah daerah yang banyak mengimpor Sapi dari Pulau Sumbawa. (ndy)