Sumbawa Barat, SE- Sejumlah pekerja Pers di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengkritisi Publik Relation (PR) Newmont yang tidak memberi akses informasi awak media untuk mengkroscek informasi ketenaga kerjaan.
Sejumlah
wartawan setempat mengaku kesulitan dan enggan diberi akses oleh PR
Newmont guna mengetahui perkembangan informasi terkini hasil tes
rekrutmen tenaga kerja menyusul banyaknya desakan pencari kerja.
“
Newmont harus evaluasi kinerja PR nya. Manager PR Newmont, Ruby Purnomo
enggan memberikan konfirmasi terkait hasil kerja tim terpadu yang
ditunjuk Newmont. Informasi ini penting, sebab sejak rekrutmen kedua
paska kerusuhan awal Desember
2010 terjadi, hasil kerja tim terpadu amat dibutuhkan masyarakat luas
untuk mengetahui perbaikan yang sudah dilakukan management,” kata Unang
Silatang, Seretaris Serikat pekerja Wartawan (SP Pewarta) Sumbawa Barat,
Minggu.
Tim
terpadu yang diketuai, Sunarto Suwito, sejauh ini belum memberikan
klarifikasi mengani proses rekrutmen dan verifikasi data pelamar yang
sudah dituntaskan di tiga Kecamatan dilingkar tambang, seperti Jereweh,
Maluk dan Sekongkang.
Sejumlah
wartawan di Sumbawa Barat menilai management Newmont belakangan ini
menutupi persoalan penting yang justru menjadi perhatian publik.
Sebagaimana diketahui, reaksi keras masyarakat lingkar tambang dan
Taliwang yang menuduh ketidak jujuran dalam proses rekrutmen 235 tenaga
kerja Newmont, berbuntut panjang. Protes itu memicu tindakan anarkis
massa. Kantor dan fasilitas pemerintah, seperti balai Desa, kantor
Kecamatan bahkan fasilitas Newmont pun ikut dirusak massa.
Rekrutmen
yang dituduh tidak transparan karena tenaga kerja yang direkrut diduga
titipan oknum kepala desa, aparat pemerintah hingga internal Newmont
menimbulkan ketidakpercayaan para pencari kerja. Sehingga, demonstrasi
berlanjut hingga desakan untuk melakukan proses rekrutmen ulang.
Kritikan
pers setempat kata Unang, tidak lain karena merespons kiritikan
masyarakat terhadap nyaris tidak adanya porsi pemberitaan media yang
menginformasikan proses rekrutmen dan hasil kerja tim perpadu yang
dibentuk Newmont tersebut.
“
Kami disini mencoba memfasilitasi kepentingan publik dan pencari kerja.
Bagaimana kami bisa muat kalau akses saja kita tidak ada. Para pihak
merasa tidak berkewajiban menjelaskan masalah ini kepada publik.,”
katanya.
Sejumlah
staf PR Newmont yang dihubungi wartawan tidak mampu memberikan
informasi yang dibutuhkan. Permintaan wartawan untuk bisa melakukan
konfirmasipun terkesan diabaikan.
Kesepakatan yang dibangun, General Manager Operasional (GMO) Newmot, David Lilley dengan pemerintah Sumbawa Barat yang diwakili wakil Bupati, H. Mala Rahman dipenghujung tahun 2011 untuk bersepakat melakukan
proses rekrutmen ulang secara transparan serta memenuhi aspek
keterwakilan warga lokal hingga kini belum juga dijalankan Newmont.
Saat
itu Management Newmont dan Pemkab setempat bersepakat melakukan
penyelidikan bersama terhadap masalah yang terjadi serta bersedia
melakukan verifikasi untuk memastikan pencari
kerja yang lulus benar-benar warga lokal. Kedua belah pihak bahkan
setuju menambah kuota rekrutmen hingga 600 pekerja dalam dua tahun
mendatang yakni, 2011 hingga 2012.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) organisasi
wartawan yang berkudukan di Mataram, A.Latief, mengemukakan, kritikan
dan penilaian masyarakat itu wajar, karena itu bagian dari reaksi
terhadap kinerja wartawan yang kemungkinan belum mewakili harapan
mereka.
Dihubungi dari Mataram, A.Latief mengemukakan, insan pers sebaiknya bisa melihat masalah ini sebagai support untuk bertugas lebih baik. Kekecewaan masyarakat beralasan apalagi informasi yang mereka butuhkan sangat penting dan berdampak luas.
Pihaknya
mengaku tidak dapat memfonis bahwa perusahaan itu (Newmont) tidak
transparan dan cendrung menutup akses publik untuk mengetahui masalah
rekrutmen dimasud. Itu karena Newmont adalah perusahaan ‘private’
(Pribadi) bukan lembaga negara yang dituntut harus tunduk dengan
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“
Tapi setahu saya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang
menghargai semangat keterbukaan atau transparansi dan mementingkan
kepentingan publik dari kepada kepentingan sendiri,” demikian, ketua AJI
NTB ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar